ANALISIS YURIDIS PENERAPAN GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 91/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR)

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Master Theses » Magister Hukum
Posted by [email protected] at 19/02/2019 14:42:48 • 1842 Views

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 91/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR)

Created by :
ARIS RAHMATDI ( 201504053 )

Subject:	GUGATAN PERSELISIHAN POLITIK
Alt. Subject :	ACCOUNT DISPUTE POLITICS
Keyword:	partai golkar perselisihan internal partai politik perbuatan melawan hukum

Description:

Negara hukum memisahkan pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum, juga membagi kekuasaanya menjadi tiga cabang kekuasaan. Sebagian besar jabatan politik di ranah eksekutif dan legislatif tersebut diperoleh melalui jalur partai politik, baik melalui pemilihan umum (legislatif) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (eksekutif) di level nasional maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) di level lokal tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut maka tidak berlebihan jika fungsi partai politik menjadi begitu sentral dalam proses demokrasi dan regenerasi kekuasaan. Akibatnya, tidak jarang terjadi gesekan di antara para pengurusnya atas perbedaan pandangan dan/atau kepentingan mereka yang dapat berujung pada terciptanya perselisihan internal kepengurusan di partai politik. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memuat aturan untuk menjadi panduan dalam mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan di internal partai politik. Berbeda dengan Undang-Undang yang lama, Undang-Undang Partai Politik terbaru telah mengatur kewajiban mekanisme penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu. Dalam hal tidak terdapat putusan atau salah satu pihak tidak menerimanya, maka baru dapat ditempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan negeri setempat. Salah satu perselisihan internal partai politik tersebut dialami oleh Partai Golongan Karya (Golkar) pada 2014 lalu dengan adanya 2 (dua) Musyawarah Nasional (Munas) yang berbeda dan saling mengklaim sebagai Munas yang sah dari Partai Golkar. Munas pertama dilaksanakan oleh Aburizal Bakrie dkk. di Nusa Dua Bali pada 30 November s.d. 4 Desember 2014, sedangkan Munas kedua dilaksanakan oleh Agung Laksono dkk. di Ancol Jakarta pada 6 Desember s.d. 8 Desember 2014 atas dasar ketidakpercayaan lagi kepada Ketua Partai Golkar petahana, Aburizal Bakrie. Ketidakpercayaan tersebut muncul karena Aburizal Bakrie dianggap gagal dalam proses Pemilihan Presiden 2014 dengan tidak berhasilnya Golkar menjalin koalisi untuk mengusung Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum atau salah satu kader Golkar sebagai Capres atau Cawapres dan bahkan Partai Golkar hanya mampu menjadi partai pendukung saja. Penyelesaian perselisihan internal partai politik Golkar saat itu dilaksanakan melalui beberapa gugatan, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan yang terakhir melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal yang menarik dan menjadi permasalahan pokok dari tesis ini adalah adanya gugatan yang diajukan oleh Aburizal Bakrie melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra kepada Agung Laksono melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menggunakan dalil gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH), dan bukan gugatan khusus perselisihan internal partai politik. Oleh karenanya, tujuan dari tesis ini adalah untuk: (1) Mengetahui ketentuan dan dasar hukum yang komprehensif terkait dengan gugatan penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di pengadilan serta mendapatkan kejelasan mengenai alasan dan pertimbangan, baik dari pihak penggugat maupun pengadilan, yang memasukkan perselisihan kepengurusan partai politik ke dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr; dan (2) Menganalisis kedudukan dan keabsahan mengenai status hukum Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi Nomor 96K/Pdt/2016 atas sengketa Perselisihan Kepengurusan Partai Golkar yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, sedangkan sifat dan teknik penelitiannya bersifat normatif dengan pembahasan yang menguji data empiris berupa putusan perkara yang dibandingkan dengan undang-undang, peraturan, asas-asas hukum, dan doktrin dari para sarjana. Berdasarkan hasil analisis, tesis ini menyimpulkan sebagai berikut: (1) Gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan internal partai politik yang diregistrasi dengan nomor perkara 91/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Utr tidak sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Partai Politik yang bersifat lex specialis derogaat legi generalis, karenanya ketentuan dalam KUHPerdata harus dikesampingkan; dan (2) Kedudukan putusan Mahkamah Agung Nomor 96K/Pdt/2016 bertentangan dengan hukum, karena putusan tersebut didasarkan atas suatu proses yang salah dan tidak sesuai hukum. Namun demikian, Putusan tersebut tetap berstatus berkekuatan hukum tetap. Saran atas permasalahan tersebut, yaitu: (1) Perlunya dilakukan sosialisasi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang memasukkan perselisihan Internal Partai Politik sebagai Perdata Khusus bersama Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Arbitrase secara sistematis kepada Pengadilan-Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar terhindar dari kesalahan penanganan yang dilakukan di tingkat pengadilan negeri terhadap penanganan perselisihan internal partai dikemudian hari; dan (2) Perlunya dilakukan koreksi atas putusan yang masih berkekuatan hukum tetap dengan diajukan peninjauan kembali demi hukum atau atas dasar telah adanya perdamaian di antara para pihak.

Date Create	:	19/02/2019
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Master-201504053
Collection ID	:	201504053

Source :
Master Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan Universitas Esa Unggul 2019

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/analisis-yuridis-penerapan-gugatan-perdata-perbuatan-melawan-hukum-dalam-penyelesaian-perselisihan-kepengurusan-partai-politik-golongan-karyastudi-kasus-perkara-nomor-91pdtg2015pnjktutr-12395.html

[ Free Download - Free for All ]